Juara 3 Lomba Artikel RAT Kopontren Daarut Tauhiid ke 24 oleh admin


Posted on 2019-03-22 16:44:24



Potret Kemiskinan Versus Koperasi (Misykat) Syariah

Oleh:  Encon Rahman*

 

Negeri ini belum terbebas dari kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan berada di perkotaan dan pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) September 2017 penduduk miskin di Indonesia 26,58 juta orang. Sementara itu, Maret 2018 berjumlah 25,95 juta orang miskin. Presentase penduduk miskin  di daerah perkotaan September 2017 berjumlah 10,27 juta orang sedangkan Maret 2018 berjumlah 10,14 juta orang. Selanjutnya penduduk miskin September 2017 di pedesaan berjumlah 16,31 juta orang, sedangkan Maret 2018 berjumlah 15,81 juta orang (BPS, Juli 2018).

Selanjutnya, Data BPS Provinsi Jawa Barat menjelaskan pada Maret  2018  jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan  di bawah garis kemiskinan)  di Jawa Barat sekitar 3.615,79 ribu jiwa. Sedangkan pada September 2018 sebanyak 3.539,40 ribu jiwa. Garis kemiskinan (GK) Jawa Barat mengalami peningkatan  sebesar 0,98 persen dari Rp 367.755,00 per kapita per bulan menjadi  Rp 371.376,00 per kapita per bulan. Adapun rincian jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Jawa Barat mencapai 2.327,87 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah di pedesaan  Jawa Barat mencapai 1.287,92 ribu jiwa (BPS, september 2017).

Dengan mengacu data potret kemiskinan di atas, lahir pertanyaan mendasar apakah ada program konkret dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia?

Konsep kemiskinan

Sebelum berbicara tentang solusi konkret kemiskinan, kita batasi terlebih dahulu tentang definisi operasional kemiskinan dari kajian para ahli. Menurut BPS (2017) indikator kemiskinan, yakni ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan  dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, yang dimaksud penduduk miskin  adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Menurut Muttaqien (2006), banyak pendapat mengenai konsep, definisi dan indikator kemiskinan. Salah satu pendapat yang paling umum tentang kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan. Orang miskin dalam pandangan ini adalah mereka yang tinggal  dalam kawasan kumuh kota dan kawasan pedesaan yang terisolir. Pendapat lain yang lebih luas adalah kemiskinan bukan hanya faktor material saja, tapi menyangkut pula faktor sikap, budaya, dan lingkungan.

Sementara itu, menurut Moestopo (1993) pada hakikatnya kemiskinan secara kompleks meliputi kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial, kemiskinan budaya, kemiskinan psikologi, kemiskinan religi, dan kemiskinan politik. Selanjutnya, menurut Sahdan (2005) Bappenas mendefiniskan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Sedangkan menurut World Bank, indikator utama kemiskinan adalah terbatasnya kepemilikan tanah dan modal, terbatasnya sarana dan prasarana standar, perbedaan kesempatan kerja, perbedaan pelayanan kesehatan yang layak, perbedaan kesempatan kualitas sumber daya manusia, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan buruk (bad governance) dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability).

Dari berbagai definisi  di atas, kita dapat menarik titik simpul, kemiskinan merupakan ketidakberdayaan individu baik laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi kebutuhan  dasar akibat tekanan yang datang dari dalam maupun luar dirinya.

Mengentaskan Kemiskinan

Sudah banyak program yang dilaksanakan pemerintah  terkait mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Jika kita merunut program yang dimaksud antara lain, pada masa orde lama program mengentaskan kemiskinan tidak terlalu signifikan dilaksanakan. Orde lama lebih fokus kepada stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya, pada era Presiden Soeharto (1970-1998), program kemiskinan yang dilaksanakan, yaitu (1) Inpres Desa Tertinggal, (2) program bantuan kesejahteraan fakir miskin, (3) program keluarga muda mandiri, (4) program peningkatan peranan wanita, (5) pembinaan karang taruna dan asistensi keluarga miskin, (6) peningkatan intensifikasi pertanian tanaman pangan, (7) program pendidikan dan kesehatan, (8) pembinaan usaha kecil-kredit candak kulak, (9) program transmigrasi, (10) Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra).

Pada era Presiden Habibie (1998-1999) program kemiskinan yang selenggarakan, yakni (1) program jaringan penyelamat sosial, (2) Beras subsidi untuk rakyat, (3) dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera, (4) beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, (5) program padat karya. Kemudian, pada era Presiden Gusdur (2000-2001), program kemiskinan yang dapat dilaksanakan, (1) pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin, (2) perbaikan rumah tinggal, (3) pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, (4) subsidi air bersih, (5) kompensasi kenaikan harga BBM dibidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan angkutan umum.

Sementara itu, program kemiskinan yang dilaksanakan pada saat Presiden Megawati (2001-2004), (1) listrik murah untuk rumah tangga miskin, (2) subsidi untuk masyarakat kurang mampu, (3) subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro, (4) subdisdi pupuk, (5) pelayanan kesehatan.  Selanjutnya, pada Presiden SBY (2004-2014) program kemiskinan yang dicanangkan, (1) Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  Pedesaan dan Perkotaan (PNPM), (2) Program Keluarga Harapan (PKH), (3) subsidi beras untuk  masyarakat miskin, (4) Bantuan Siswa Miskin (BSM), (5) program askeskin/jamkeskin, (6) program Bantuan Langsung Tunai (BLT), (7) program Bantuan Langsung  Sementara Masyarakat (BLSM)

Nah, di era Presiden Jokowi (2014-2019) program kemiskinan yang diprogramkan, (1) Program Indonesia Pintar (PIP), (2) Program Indonesia Sehat (PIS), (3) Program Keluarga Harapan (PKH), (4) beras sejahtera (Rastra), (5) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (6) Program Dana Desa, (7) Program Rediva Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Berdasarkan berbagai kebijakan program mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah pada masing-masing masanya, secara realita tidak seluruhnya berhasil. Kondisi tersebut disebabkan faktor kebijakan yang terlalu sentralistik. Di samping, konsep pembangunan yang dirancang kurang tepat sasaran.

Koperasi (Misykat) Syariah

Mengentaskan kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah. Meskipun demikian, tidak berarti masyarakat tidak perlu membantu kondisi tersebut. Kemiskinan merupakan tantangan bersama. Itulah sebabnya, solusi konkret mengentaskan kemiskinan menjadi pemikiran berbagai pihak.

Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid sebagai lembaga zakat nasional sudah sejak lama tergerak untuk ikut partisipasi dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu program unggulan dalam mengentaskan kemiskinan adalah Misykat (Microfinance Berbasis Masyarakat). Adapun keunggulan pendekatan microfinance di antaranya, (1) mendorong kemandirian, (2) menjamin kesinambungan, (3) converage yang lebih luas, (4) memiliki efek ganda terhadap pengembangan usaha, (5) akses dana tunai, (6) memudahkan tolak ukur pemberdayaan.

Misykat adalah  lembaga pemberdayaan mustadh’afiin yang dimiliki dan ditilik oleh mustadh’afiin melalui pendampingan yang intensif dan integral dengan entry poin simpan pinjam (Rahman, 2006). Definisi ini memiliki makna sebagai berikut. Pertama, institusi yang dimiliki oleh mustadh’afiin. Misykat adalah lembaga milik rakyat yang merupakan khalayak sasaran DPU DT (mustahik), dan bukan milik DPU DT. Fungsi DPU DT adalah membantu mendirikan, mendampingi (di antaranya membantu secara finansial hingga mandiri) dan melakukan supervisi dalam rangka penguatan model pelayanan dari organisasi yang dimiliki oleh  mustahik ini merupakan bagian integral dari proses pemberdayaan.

Karena milik mustadh’afiin  yang notabene adalah fakir miskin dua asnaf zakat, maka DPU DT dapat mengeluarkan dana zakatnya sebagai saham di Misykat dengan status milik kolektif mustadh’afiin yang menjadi anggota Misykat. Namun ketika Misykat masih berdiri dan  ada anggota yang mengundurkan diri, orang tersebut tidak berhak mendapatkan saham Misykat. Hak saham tetap pada mustahik yang masih menjadi anggota Misykat. Karena kepemilikan ada pada mustadh’afiin, maka oleh sebab itu dan lain hal dibubarkan, aset yang ada tidak bisa diklaim oleh DPU DT, tetapi harus dibagikan kepada mustadh’afiin yang menjadi anggota Misykat.

Kedua, Pendampingan intensif. Hubungan petugas Misykat dengan anggota (mustahik) tidak seperti hubungan  bank dengan nasabahnya, yang terbatas  hanya dalam kaitan transaksi keuangan.  Petugas Misykat adalah pendamping yang harus melakukan interaksi intensif sehingga tahu betul bagaimana kondisi anggotanya. Dengan demikian dalam interaksinya dengan pendamping anggota tidak merasakan sebagai  suatu proses yang formal, meskipun pendamping tetap melaksanakan tugas secara profesional, misalnya memperbaharui data dan melakukan penilaian kelayakan usaha.

Ketiga, pendampingan yang integral. Program pemberdayaan  meliputi banyak hal, seperti akidah, wiraswasta, ekonomi rumah tangga, kebersihan, kerjasama (solidaritas) dan lain-lain. Di dalam LKM Misykat hal-hal tersebut dipandang bukan sebagai suatu yang saling terpisah tetapi justru menyatu dalam program.

Keempat, entry poin simpan pinjam. Secara kasat mata pintu masuk pertama (entry point) dari Misykat adalah  kegiatan simpan-pinjam dengan menggunakan sistem syariah. Secara konkret LKM Misykat dapat mengatasi permasalahan umat dalam mengatasi kemiskinan keluarga prasejahtera karena tiga hal berikut. (1) Menggunakan sistem syariah. Pemilihan sistem syariah bagi DPU DT adalah sesuatu yang mutlak karena berkenaan dengan keyakinan (akidah). Keyakinan tersebut diperkuat lagi, karena sistem syariah memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis, memberdayakan mustadh’afiin, berkeadilan dan memiliki kemungkinan penolakan yang rendah dikalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. (2) Pendekatan simpan pinjam keuangan mikro (microfinance) merupakan suatu pendekatan  yang saat ini telah menjadi sumber referensi, baik di Indonesia maupun dunia. (3) Model pelayaann simpan pinjam Misykat didesain agar tidak terfokus kepada lembaga, tetapi kepada khalayak sasaran  (mustahik). Maksudnya, baik prosedur maupun layanan diupayakan berorientasi kepada mustadh’afiin. Dipandang dari segi kepentingan, model pelayanan misykat lebih mudah, nyaman, dan lebih penting lagi adalah memberdayakan.

Catatan Akhir

Seiring waktu, Misykat terus berkembang sangat pesat. Dengan payung hukum sebagai koperasi syariah, Misykat bergerak lebih leluasa.  Percepatan Koperasi (Misykat) Syariah disebabkan oleh keunggulan yang dimilikinya, yaitu (1) pendataan awal calon anggota Misykat, (2) Misykat selalu fokus kepada penguatan pendidikan sebelum pinjaman, (3) memiliki program tabungan berencana, (4) melakukan pertemuan rutin pekanan, (5) pendampingan yang intensif, (6) menggunakan mekanisme kelompok.

Eksistensi Koperasi (Misykat) Syariah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia patut diapresiasi masyarakat. Program ini sudah terbukti dan teruji. Dengan kata lain, Koperasi (Misykat) Syariah dapat dijadikan alternatif solusi konkret dalam mengentaskan problem kemiskinan di Indonesia. (*)

 

*Penulis adalah alumni santri karya DPU DT 2002-2006. Guru Berprestasi  juara I tingkat Nasional 2016, Penerima penghargaan guru Internasional PMCA dari Kerajaan  Thailand 2017).

 

Daftar Pustaka

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat September 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Jakarta Juli 2018.

Moestopo. (1993). “Seminar sehari Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pemerataan Hasil Pembangunan” pada 24 Juli 1993 diterbitkan oleh Univ. Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Muttaqien, Arip. (2006). Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan Rekontruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat yang berkeadilan, Terbebaskan, dan Demokratis. Jakarta. Khanata Pustaka LP3ES Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Rahman, Encon. (2006). Distribusi Zakat Produktif sebagai Alternatif dalam Mengatasi Problem Masyarakat Prasejahtera. Jakarta. Khanata Pustaka LP3ES Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Sahdan, Gregorius. (2005). “Menanggulangi Kemiskinan Desa”, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat, Maret 2005.

 

Biodata singkat Penulis

Penulis memiliki nama lengkap Encon Rahman. Lahir  di Majalengka, 5 April 1972. Setelah menyelesaikan pendidikan ia menjadi “santri karya” di pesantren Daarut Tauhiid (DT). Enam tahun lamanya ia mondok di pesantren DT. Ia berkarya pada program Misykat Dompet Peduli Umat (DPU) DT. Selanjutnya, 2006 ia menjadi alumni DT. Ia kembali ke kampung halaman menjadi guru. Tahun 2017 Encon mendapat penghargaan guru internasional dari Princess Maha Chakri Awards (PMCA) Kerajaan Thailand dan Satyalancana RI. Dari berbagai prestasi ia bisa keliling ke luar negeri, yakni ibadah umroh dua kali, studi Singkat ke Australia, Singapur dan Thailand.

Kontak Person

NAMA                  : ENCON RAHMAN

ALAMAT              : DESA CIOMAS BLOK SABTU RT 02/03 KEC. SUKAHAJI KAB. MAJALENGKA.

EMAIL                 : misykat2005@yahoo.co.id

HP                       : 081 313178979


Kirim Komentar

gambar

Komentar


LET'S SHARE & COMMENT